Setelah Kota Bekasi, Kini Giliran DPRD Kabupaten Bekasi Ditantang Hapus Tunjangan Jumbo

BEKASI – Setelah Kota Bekasi ramai diperbincangkan lantaran besaran tunjangan DPRD yang fantastis hingga memunculkan wacana penghapusan, kini giliran DPRD Kabupaten Bekasi ditantang untuk melakukan hal serupa.

Yayasan Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (YLKBH) – HITAM PUTIH menegaskan bahwa Bupati Bekasi bersama DPRD harus segera merespons keresahan masyarakat terkait tunjangan jumbo yang dinikmati wakil rakyat.

“Suasana rakyat hari ini sedang berat dengan kondisi ekonomi yang makin sulit. Rakyat kesulitan mencari nafkah, tapi wakil rakyat hidup nyaman dengan tunjangan besar. Ini ketidakadilan yang harus dihentikan. Bupati Bekasi jangan diam, segera evaluasi tunjangan DPRD,” tegas Sekretaris YLKBH – HITAM PUTIH, Syarifudin, SH.

YLKBH – HITAM PUTIH menilai, jika Kota Bekasi saja berani membuka wacana penghapusan tunjangan DPRD setelah gelombang protes publik, maka Kabupaten Bekasi seharusnya tidak boleh tertinggal. Transparansi anggaran dan keberpihakan pada rakyat harus menjadi prioritas utama.

“Uang rakyat harus kembali ke rakyat, bukan hanya mengalir ke kantong segelintir orang di kursi kekuasaan. Jangan sampai DPRD Kabupaten Bekasi dicap sebagai lembaga yang hanya tahu menikmati fasilitas tanpa peduli penderitaan rakyat,” tambah Syarifudin.

Ia juga menegaskan bahwa kritik ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengingatkan agar pemerintah daerah benar-benar hadir di tengah rakyat.

“Kalau Kota Bekasi bisa berani melakukan evaluasi, mengapa Kabupaten Bekasi tidak? Publik sedang menunggu sikap Bupati. Ini ujian moral dan politik yang akan menentukan apakah beliau benar-benar berpihak pada rakyat,” pungkasnya.