Presidium Marhaen 98 meminta Kejaksaan Negeri Kota Bekasi untuk mengusut Pengadaan mebeler Kota Bekasi tahun Anggaran 2020 di Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Pasalnya, proyek itu dianggap pemborosan.
“Ada dugaan antara oknum dinas Pendidikan Kota Bekasi, dengan oknum DPRD Kota Bekasi, menyeludupkan mata anggaran yang tak mendesak, sehingga merugikan negara/daerah, guna meraih keuntungan pribadi?,” kata juru bicara Presidium Marhaen 98, Sahat P Ricky Tambunan, dalam keterangannya, Senin 1 Februari 2021.
Baca juga: Sepekan Dua Kali, Polsek Tambun Gelar Rapid Test
Ricky mengatakan, pengadaan sistim E-Katalog tidak menjamin kualitas kegiatan dapat terhindar dari praktik dugaan korupsi. “Ada permainan antara 10 sampai 15 persen disana, antara dinas dan penyedia,” katanya.
Seharusnya, kata Ricky, pemerintah daerah bisa memprioritaskan mana yang urgen di masa pandemi Covid-19. Setidaknya, uang yang begitu besar untuk pengadaan mebeler itu dialokasikan ke penanganan Covid-19.
Baca juga: Kuliner Ekstrim, Sate Ular Kobra Bikin Merinding
“Sekolahnya saja belum jelas kapan, masa ini masih saja mau belu mebeler,” kata Ricky.
Ketika dikomfirmasi ke Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah melalui pesan whatsapp, tidak menjawab. (dan)
