Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi membuka posko pengaduan terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) pekerja di tahun 2021.
“Surat Selebaran Kemnaker telah tiba ke kami. Dari propinsi buka posko dan kami bersama propinsi bersama memantau berkaitan pembayaran THR 2021,” kata Kepala Disnaker Kota Bekasi Ika Cantik Yarti di Kota Bekasi, Rabu 21 April 2021.
Dia menjelaskan, posko aduan itu berperan menampung aspirasi buruh bila ada perusahaan yang menyalahi Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 mengenai Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 2021 untuk Karyawan/Buruh.
Baca juga: Hore, THR untuk PNS Sedang Disiapkan
Pada butir 3 surat itu, katanya, disebut pembayaran THR paling lambat dibayarkan ke buruh tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Tetapi, ada pengecualian untuk perusahaan yang terimbas wabah Covid-19.
Disamping itu kepala daerah baik gubernur, bupati, atau wali kota disuruh cari jalan keluar dengan mengharuskan pebisnis berkomunikasi dengan buruh untuk capai persetujuan terutamanya untuk perusahaan terimbas wabah. Pimpinan daerah perlu minta perusahaan untuk menunjukkan ketakmampuan bayar THR ke buruh on time.
Baca juga: Tenaga Pendidik di Bekasi Jalanin Vaksin, Sekolah Tatap Muka Digelar Juli 2021
Menurut Ika, pembayaran THR oleh perusahaan ke buruh dikerjakan secara sarat dengan batasan waktu optimal tujuh hari saat sebelum Lebaran. Tetapi, bila ada perusahaan yang berkeberatan untuk bayar secara penuh karena keadaan keuangan, pembayaran THR bisa dilaksanakan dengan bertahap. Dengan catatan, kata Ika, ada persetujuan dengan karyawan.
“Perusahaan harus ada transparansi yang menunjukkan jika ia tidak sanggup. Dan jika tidak sanggup, perusahaan bisa bayar setahap dengan catatan ada persetujuan dengan karyawan,” sebut Ika. Di Kota Bekasi jumlah buruh yang bekerja di perusahaan sekitar 84.777 karyawan. Beberapa buruh itu menyebar di 2.203 perusahaan. (dan)
