Anggota DPD RI, Eni Sumarni Kunjungi KPU Kabupaten Bekasi

BEKASI_Anggota DPD RI dari Jawa Barat, Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes melakukan kunjungan kerja ke Kantor KPU Kabupaten Bekasi di Jalan Raya Rengasbandung Nomor 103 Kedungwaringin, Bekasi, Kamis (21/4/2022).

Kedatangan senator perempuan bertepatan di Hari Kartini tersebut disambut oleh Plh. Ketua KPU Kabupaten Bekasi Abdul Harits bersama anggota Wahab Habieby dan Ahmad Fauzie Usman.

Selain itu tampak hadir Plt. Sekretaris KPU Jawa Barat Achmad Syaifudin Rahadian, Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi Syaiful Bachri, Sekretaris KPU Kabupaten Bekasi Wahid Rosidi serta para Kasubbag dilingkungan KPU Kabupaten Bekasi.

Eni Sumarni mengatakan, dirinya melakukan kunjungan ke sejumlah KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk mengetahui kesiapan penyelenggara pemilu dalam menghadapi pelaksanaan pemilu serentak 2024.

“DPD RI mempunyai komitmen untuk menyerap aspirasi dari penyelenggara pemilu ditingkat kabupaten/kota sehingga dapat memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan bagi penyelenggara pemilu dalam upaya peningkatan kualitas pemilu mendatang, “ ucapnya.

Perempuan asal Sumedang yang kembali terpilih sebagai anggota DPD RI pada Pemilu 2019 tersebut menegaskan dukungannya kepada jajaran KPU dalam memenuhi kebutuhan personil dan anggaran sehingga penyelenggaraan pemilu serentak dapat berlangsung lebih baik.

Plt. Sekretaris KPU Jawa Barat, Achmad Syaifudin Rahadian menyampaikan apresiasi kepada Ibu Eni Sumarni selaku anggota DPD yang berkenan mengunjungi sejumlah satker KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

“Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian DPD RI kepada KPU. Kami berharap DPD RI dapat mendorong pemerintah daerah di 27 kabupaten/kota untuk memberi dukungan dan fasilitasi bagi penyelenggara pemilu dalam menghadapi pelaksanaan pemilu tahun 2024, “ jelasnya.

Sementara Plh. Ketua KPU Kabupaten Bekasi Abdul Harits menyampaikan keterbatasan jumlah personil yang ada di KPU Kabupaten Bekasi. Selain itu, berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2019 perlu kiranya tersedia jaminan perlindungan kesehatan bagi penyelenggara pemilu.

“Hingga saat ini di KPU Kabupaten Bekasi staf pelaksana belum ada, padahal tahapan pemilu akan berlangsung pada Juni ini. Selain itu, kami berharap DPD dapat mendorong alokasi anggaran asuransi kesehatan bagi seluruh komisioner dan jajaran sekretariat di satker KPU Kabupaten/Kota, “ katanya. []