Bakesbangpol Gelar Rakor Kesiapan Pemilu dan Pilkada 2024

CIKARANG_Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bekasi mengadakan rapat koordinasi (rakor) Kesiapan Pemilu dan Pikada 2024 di Hotel Grand Cikarang, Kamis (23/9/2021).

Kepala Bakesbangbol dalam sambutan yang dibacakan oleh Kabid Poldagri, Abdul Majid mengatakan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak yang akan berlangsung pada tahun 2024 sebagai agenda nasional harus dipersiapkan dengan matang agar berjalan lancar, aman dan damai.

“Pada tahun 2024 untuk pertama kali akan diselenggarakan pemilu dan pilkada serentak, untuk itu kesiapan dari jajaran penyelenggara pemilu, pemerintah daerah dan masyarakat harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, “ ungkapnya.

Majid menambahkan, rakor melibatkan stakeholder terkait bertujuan untuk meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang bermartabat dan berintegritas.

Rakor dengan narasumber Wahab Habieby dari KPU Kabupaten Bekasi, Khoirudin dari Bawaslu Kabupaten Bekasi dan Kompol Salahudin dari Polres Metro Bekasi dihadiri para kepala desa dan camat dari Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Cikarang Timur, Cikarang Utara dan Cikarang Barat.

Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Bekasi, Wahab Habieby menjelaskan pemilu dan pemilihan sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraannya membutuhkan sinergisitas dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan.

“Sesuai amanat UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 dan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, pemerintah daerah berperan mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih, “ jelasnya.

Ia menambahkan dukungan jajaran pemerintah daerah, khususnya para camat dan kepala desa sangat penting dalam upaya KPU melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan sosialisasi pendidikan pemilih.

Selain itu, pemilu dan pilkada serentak yang digelar pada tahun 2024 membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan IT, kapasitas dan integritas sebagai anggota badan adhoc, mulai dari PPK, PPS hingga KPPS.

Kepala Desa Labansari, Cikarang Timur, Amak Gojali mengungkapkan dalam setiap pelaksanaan pemilu dan pilkada permasalahan yang sering dikeluhkan masyarakat, yaitu daftar pemilih dan keterbatasan anggaran.

“Kami berharap pada pemilu dan pilkada mendatang persoalan tersebut bisa diantisipasi, sebab kami yang berhadapan langsung dengan warga sebagai ujung tombak, malah sering jadi ujung tombok, “ katanya. []