BANDUNG_Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat mendorong KPU Kabupaten/Kota untuk melaporkan pelaksanaan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) secara tepat waktu sesuai dengan kententuan.
Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat, Reza Alwan Sovnidar dalam rapat koordinasi Progres Pelaporan SPIP Triwulan II di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota se- Jawa Barat, Selasa (29/6/2021)
Dalam rakor secara virtual, Reza AS selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan mengingatkan bahwa pelaporan SPIP sebagai bukti kepatuhan dan transparansi kinerja satker KPU Kabupaten/Kota sebagai pengguna anggaran negara.
“SPIP sebagai mekanisme pengawasan internal semestinya dapat dilaksanakan secara tertib, disiplin dan tepat waktu. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan, “ tegasnya.
Reza menambahkan, Divisi Hukum dan Pengawasan sebagai leading sektor pelaksanaan SPIP harus mengawal, memonitor dan mengkoordinasikan pelaporan SPIP menjelang batas akhir pelaporan triwulan II pada tanggal 15 Juli 2021.
“ Sebagai tupoksi pengawasan dan pengendalian internal dapat berlangsung efektif, salah satu tolok ukurnya adalah terlaksananya pelaporan SPIP secara lengkap dan tepat waktu, “ tambahnya.
Plh. Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Jawa Barat, Cecep Nurzaman menjelaskan SPIP merupakan pembelajaran dan pelatihan bagi satker agar lebih siap setiap saat jika dilakukan pemeriksaan. SPIP menjadi media untuk saling mengingatkan antara pimpinan dan sekretariat sebagai supporting system dalam pengisian kartu kendali.
“Mudah-mudahan dengan SPIP ini akan menjadi budaya pengawasan internal dan wujud sinergitas semua komponen satker sebagai kesatuan lingkungan pengendalian, “ terangnya.
Cecep mengajak seluruh satker KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk menunjukan kinerja terbaik dalam pelaporan SPIP. Hal ini mencerminkan kepatuhan kita terhadap setiap aturan dan ketentuan yang berlaku.
Hadir dalam acara rakor tersebut seluruh Kadiv Kumwas dan Kasubbag Hukum KPU Kabupaten/Kota se- Jawa Barat. Tampak hadir dari KPU Kabupaten Bekasi, Kadiv Hukum dan Pengawasan, Wahab Habieby dan Kasubbag Hukum, Elin Herlina. []
Berikan ulasan