DPD PKS Soroti PDPB dan Validitas Data Pemilih

CIKARANG_Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi menyoroti proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (PDPB) yang sedang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bekasi.

Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Mustofa mengatakan bahwa data pemilih merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pemilu, karenanya proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU supaya menghasilkan data pemilih yang valid dan akurat.

“Dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan pilkada, permasalahan DPT sering menjadi sorotan karenanya KPU harus mampu berkoordinasi dengan pihak terkait agar proses PDPB menghasilkan data pemilih yang valid, “ demikian dikatakan Budi Muhammad saat menerima pimpinan KPU Kabupaten Bekasi, Rabu (15/9/2021).

Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudin bersama anggota Abdul Harits, Wahab Habieby, Arief Noorman Nasir dan Ahmad Fauzie Usman berkunjung ke DPD PKS dalam rangka Safari Demokrasi guna menjalin silaturahmi dan sosialisasi program-program KPU menyongsong tahapan Pemilu 2024.

“Saat ini kami fokus melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dan mengadakan sosialisasi pendidikan pemilih sesuai dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2017. Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi elektoral di tanah air, “ jelas Jajang.

Kadiv Teknis Penyelenggaraan, Abdul Harits memaparkan proses tahapan persiapan pendaftaran dan verifikasi partai politik serta penataan daerah pemilihan yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah suara terbuang.

“Regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya, kami melakukan kajian penataan dapil sebagai evaluasi dari pemilu 2019 agar alokasi jumlah kursi lebih maksimal dan nilai suara kursi antar dapil lebih merata dan seimbang, “ ungkapnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Sekretaris DPD PKS Uryan Riyana yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi, anggota DPRD Ani Rukmini dan M. Nurhadi serta sejumlah pengurus lainnya.

Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, M. Nurhadi menyarankan agar KPU memastikan data kependudukan sebagai sumber data utama daftar pemilih. Proses konsolidasi data yang dilakukan oleh Disdukcapil dan penyandingan data yang dilakukan KPU dapat berlangsung secara optimal.

“Proses penyandingan data perlu dilakukan secara terus menerus sehingga pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan mampu menghasilkan data yang akurat selaras dengan jumlah penduduk Kabupaten Bekasi yang terus bertambah, “ harapnya. []