GEMA AKSI Soroti Dugaan Aliran Dana Politik di Tubuh Golkar Kabupaten Bekasi, Dewan Etik Diminta Turun Tangan

Kabupaten Bekasi — Dugaan praktik transaksional di internal Partai Golkar kembali menjadi sorotan publik. Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GEMA AKSI) Bekasi mengungkap indikasi adanya aliran dana dalam proses penetapan Ade Syukron sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu.

Atas dugaan tersebut, GEMA AKSI mendesak Dewan Etik Partai Golkar untuk segera melakukan pemeriksaan internal secara mendalam.

Dugaan itu disampaikan langsung oleh Muhammad Yusuf, perwakilan GEMA AKSI Bekasi, yang menyoroti adanya indikasi arus dana politik yang diduga mengalir ke tingkat pengurus provinsi, yakni kepada TB Ace Hasan Syadzily, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat.

“Kami mencium aroma transaksional dalam proses penetapan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Ada indikasi kuat praktik jual beli jabatan yang mengarah pada aliran dana ke tingkat DPD Provinsi. Sehingga Ada Tekanan dari Golkar Jabar terhadap Golkar Kabupaten Bekasi, Jika benar, ini adalah pelanggaran etika politik yang sangat serius,” tegas Yusuf sapaan akrabnya

Menurut Yusuf, informasi tersebut diperoleh dari sumber-sumber internal partai dan indikasi pergerakan dana menjelang proses pengambilan keputusan politik di tubuh Golkar Kabupaten Bekasi, Karena yang diketahui publik, Partai Golkar adalah Partai yang selektif dan Mengedepankan Senioritas serta Pengalaman dalam berpolitik apalagi untuk Jabatan Sekelas Ketua DPRD.

GEMA AKSI Tegaskan Dugaan Memiliki Indikator Awal

Yusuf menegaskan bahwa pernyataannya tidak berdasar pada isu liar, melainkan pada indikator awal yang sedang dihimpun dan akan dipersiapkan untuk diajukan secara resmi.

“Kami tidak bicara tanpa dasar. Kami sedang menyiapkan bahan untuk diadukan ke Dewan Etik Partai Golkar. Kami ingin penyelesaian internal yang berlandaskan moralitas dan akuntabilitas. Senioritas Pengalaman berpolitik dan Selektif pada Partai Golkar ada Selangkah lebih Maju ketimbang Partai Lain” ujarnya.

Ia menilai dugaan aliran dana untuk meloloskan jabatan strategis bukan hanya merusak reputasi partai, tetapi juga mencederai demokrasi dan kepercayaan masyarakat Kabupaten Bekasi.

Pernyataan Terbuka Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GEMA AKSI) meminta:

1. Dewan Etik Partai Golkar membentuk tim investigasi internal terkait dugaan transaksi Penetapan jabatan Ketua DPRD Kab. Bekasi.

2. Audit etika proses penetapan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, termasuk aspek keuangan.

3. Transparansi dokumen dan mekanisme keputusan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

“Golkar harus menunjukkan bahwa Golkar Bukan Partai Kacangan yang mengesampingkan Selektifitas dan Pengalaman Politik untuk Jabatan tertentu, Kalau ada yang bermain uang untuk Posisi ketua DPRD Kab. Bekasi, harus diseret ke Dewan Etik dan dipunishment” pungkasnya.

Belum Ada Tanggapan Resmi

Sampai laporan ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebut dalam dugaan tersebut—yakni Ade Syukron selaku Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, TB Ace Hasan Syadzily sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, maupun struktur Dewan Etik Partai Golkar—belum menyampaikan pernyataan publik atau klarifikasi resmi atas isu yang berkembang.

Dampak Politik dan Publik

Pengamat memandang bahwa isu ini berpotensi menimbulkan Gejolak internal di tubuh Golkar Kabupaten Bekasi, Krisis legitimasi jabatan Ketua DPRD, Tuntutan pembenahan total terhadap tata kelola internal partai Golkar itu sendiri.

Jika dugaan ini terbukti, maka kasus tersebut dapat menjadi salah satu skandal politik terbesar dalam sejarah perpolitikan Kabupaten Bekasi dalam beberapa tahun terakhir.

Catatan Investigatif

Laporan ini disusun berdasarkan pernyataan resmi Muhammad Yusuf dari GEMA AKSI Bekasi. Informasi yang dimuat adalah dugaan yang membutuhkan pendalaman dan verifikasi lanjutan. Pihak yang disebut memiliki hak untuk memberikan klarifikasi kapan pun.