HMI Soroti Polemik PILWABUP Bekasi

CIKARANG PUSAT- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bekasi ikut berkomentar lantaran carut marut dan tarik menariknya kepentingan politik dalam pemilihan Wakil Bupati Bekasi. Sehingga, dengan situasi yang demikian membuat proses pembangunan di Kabupaten Bekasi menjadi terhambat.

"Soal Pilwabup ini, tarik menarik kepentingan politiknya kenceng banget, menjadi menghambat proses pembangunan di Kabupaten Bekasi, terutama untuk citra perpolitikan tingkat lokal seperti ada pembajakan akhirnya kalau gini," kata Ketua Umum HMI Cabang Bekasi, Ahmad Mustofa Kamal, Senin (3/8).

Menurutnya, dalam proses Pilwabup ini, sudah bukan lagi mengutamakan asas demokrasi yang mementingkan proses pembangunan di Kabupaten Bekasi. Sehingga masyarakat yang menyaksikan juga ikut lelah dengan polemik Pilwabup Kabupaten Bekasi.

"Kalau begini kan berantakan, tarik ulur kepentingan politik nah makanya tokoh dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Bekasi kiranya udahlah, masyarakat Kabupaten Bekasi capek melihat tontonan dinamika lokal Pilwabup. Ini kan emang dewan terlalu kental tarik ulur kepentingan politiknya, harusnya dewan itu menjaga marwahnya, jangan kemudian plin plan dalam mengambil keputusan. Partai Koalisi, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bekasi harus mampu seiring dan seirama dalam melaksanakan pemilihan wakil Bupati, jangan sampai di setir oleh oknum pembajak demokrasi lokal" bebernya.

Belum lagi, lanjut Mustofa, muncul kabar terbaru soal pencabutan kesepakatan yang tertuang dalam berita acara di Kementerian Dalam Negeri oleh Ketua DPRD. Menurutnya, hal tersebut juga ikut menambahkan kegaduhan perpolitikan di Kabupaten Bekasi.

"Ya akhirnya kan terlihat terburu buru, tergegas kayak terlihat terintervensi koleganya di DPRD. Nah harusnya pimpinan itu ketika diskusi pada saat musyawarah di forum itu, dibaca detail. Pertanyaan - pertanyaan kritis harus diajukan oleh ketua dewan saat pertemuan di Kemendagri itu, sehingga tidak ada pertanyaan seperti ini dengan mencabut apa yang disepakati," bebernya.

"Kan udah ada kesepakatan, kemudian muncul lagi polemik baru dengan dicabutnya kesepakatan itu, ini menjadi pertanyaan publik, kenapa DPRD mengambil sikap seperti itu," imbuhnya.

Oleh sebab itu, Ia berharap agar polemik ini cepat berakhir.

Seluruh pemangku kebijakan dan berkepentingan segera duduk bersama membahas langkah yang harus dilakukan agar tidak menghambat proses pembangunan di Kabupaten Bekasi.