Mahamuda Bekasi Desak Fraksi PKB Gulirkan Hak Angket Dugaan Nepotisme Mutasi Jabatan di Kota Bekasi

Bekasi – Mahamuda Bekasi menyatakan desakan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Bekasi agar mewacanakan dan menjadi inisiator penggunaan hak angket terhadap kebijakan mutasi jabatan yang dilakukan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto pada awal September.

Imam Saripudin Ketua Mahamuda Bekasi menyoroti Ramainya Polemik mutasi jabatan yang menempatkan adik kandung Walikota Bekasi sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) serta adik ipar Walikota yang juga suami Kadinkes sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Menurutnya, kebijakan ini sarat dengan potensi penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan keluarga.

“Mutasi jabatan ini jelas berpotensi melahirkan praktik kolusi, nepotisme, dan konflik kepentingan. Walikota seakan menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan keluarga sendiri,” tegas Imam dalam keterangan pers, Sabtu (27/9/2025).

Mahamuda Bekasi menilai penempatan kerabat dekat di posisi strategis menyalahi prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Jika dibiarkan, kata imam publik akan kehilangan kepercayaan terhadap integritas Pemkot Bekasi. Dan Dorongan wacana ini menjadi berdasar bagi PKB yang dimungkinkan bisa mengkonsolidir Fraksi PKS sebagai Pemenang Pemilu, Fraksi Pan dan lain lain.

“Sebagai Partai yang kini Vokal membela Hak Publik, kami mendesak PKB menjadi inisiator  dan mengkonsolidasikan kepada fraksi lain untuk hak angket dan Saya yakin banyak yang mendukung. DPRD harus berani membuka terang-benderang dugaan kolusi dan nepotisme ini, agar masyarakat tahu siapa dewan yang berani suara dan siapa yang hanya menjadi stempel walikota dan ikut dalam permainan busuk mutasi jabatan,” pungkasnya