Pejabat (PJ) Gubernur Jawa Barat KOPDAR Bareng Kepala Daerah Bahas Pengelolaan Keuangan

Pejabat (PJ) Gubernur Jawa Barat
Bey Triadi Machmudin mengumpulkan kepala daerah kabupaten/kota di Gedung Baru titik Nol Cianjur Selatan.

Pejabat (PJ) Gubernur Jawa Barat
Bey Triadi Machmudin memimpin Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (KOPDAR) Sejumlah kepala daerah tingkat dua tanpak hadir dalam acara tersebut.

PJ Gubernur berharap Kopdar edisi kali ini bisa menjadi momentum para kepala daerah tingkat dua di Provinsi Jabar untuk menyampaikan aspirasinya kepada Pemprov Jabar.

"Jadi Kopdar ini kan dimensi koordinasinya banyak ya, rumit lah. Semoga bisa diapresiasi, saya lihat aura dari kepala daerah happy menandakan curhatan kemacetan selama ini diselesaikan satu per satu," kata dia.

Dia mengatakan untuk lebih mudah mengklasifikasi permasalahan maka Kopdar akan digelar secara tematik dan pada pertemuan kali ini mengambil tema besar tentang keuangan daerah.

Orang nomor di Pemprov Jabar ini menjelaskan ada delapan pintu atau sumber dana yang bisa dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Kedelapa sumber dana itu ialah APBD tingkat kota/kabupaten, APBD provinsi, APBN, pinjaman bank daerah, obligasi daerah, dana umat, CSR dan Public Private Partnership atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

"Ternyata membangun daerah tak lagi mesti lewat APBD. Karena kajian kami APBD itu hanya 10 persen dari keharusan membangun seluruh yang kita butuhkan. Kalau ngandelin APBD butuh 30 tahun. Hari ini kita ngomong yang pasti-pasti," tuturnya.

Ia mengatakan salah satu pintu pendanaan yang paling memungkinkan adalah pinjaman bank daerah dan dalam hal ini pihaknya menyarankan kepala daerah untuk melakukan pinjaman kepada Bank BJB karena saat ini bank pembangunan daerah ini memiliki program kredit investasi daerah.

"Sehingga mengapa kita tidak bisa padahal kita punya Bank BJB. Bapak-bapak kan pemilik saham. Ini bank sendiri, saham sendiri, kita sibuk ngotak-ngatik APBD padahal triliunan di bjb yang tersedia," kata dia.

"Jadi tinggal bapak ibunya ada kemauan tidak. Kopdar itu untuk membukakan hal-hal yang selama ini mungkin tidak ada yang paham," lanjut dia.

Lebih lanjut ia mengatakan skema pembiayaan pembangunan daerah tak ubahnya seperti pasangan suami istri yang ingin mendapat rumah atau kendaraan namun dengan pendapatan yang terbatas.