Refleksi 70 Tahun Kabupaten Bekasi

Pada tanggal 15 Agustus 2020, Kabupaten Bekasi genap berusia 70 tahun. Sejarah terbentuknya Kabupaten Bekasi tidak bisa dipisahkan dengan jejak perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sehingga, hari jadi Kabupaten Bekasi senantiasa kita peringati dua hari sebelum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Banyak tokoh pejuang kemerdekaan yang berasal dari tanah Bekasi, satu diantaranya adalah KH Noer Alie yang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2006. Sosok ulama pejuang yang sepatutnya menjadi teladan dan motivasi bagi para pemimpin di Kabupaten Bekasi.

Bukti pengorbanan masyarakat Bekasi diabadikan oleh sastarawan Chairil Anwar dalam puisi yang berjudul ‘Krawang Bekasi’. Untaian kata sarat makna dalam puisi tersebut menjadi prasasti indah nama Bekasi yang dikenal seantero negeri.

Kabupaten Bekasi yang wilayahnya membentang luas dari barat Tarumajaya hingga timur Pebayuran, dari selatan Cibarusah sampai Muaragembong yang berada ditepi laut pantai utara pulau Jawa. Berdasarkan data BPS tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Bekasi mencapai 3,7 juta jiwa.

Seperti umumnya wilayah lain di Jabodetabek, Kabupaten Bekasi tidak luput dari beragam permasalahan yang muncul sebagai dampak pembangunan yang terus berkembang. Pertambahan jumlah penduduk dan konsentrasi atau pemusatan kegiatan di kawasan perkotaan menimbulkan beragam permasalahan. Diantaranya pemukiman kumuh, kemacetan lalu lintas serta degradasi lingkungan yang berdampak pada masalah sosial dan ekonomi masyarakat.

Secara geografis wilayah Kabupaten Bekasi terbelah oleh jalur kereta api, aliran sungai Kalimalang, jalan tol Jakarta Cikampek. Sehingga bisa dikatakan wilayah Kabupaten Bekasi terbagi dua yaitu daerah utara dan selatan. Dalam perkembangannya pembangunan di wilayah kabupaten Bekasi menyisakan kesenjangan antar wilayah.

Pembangunan di wilayah selatan relatif lebih maju karena ditopang kawasan industri dan perumahan yang dibangun oleh pihak swasta. Sementara akselerasi pembangunan di utara berjalan lambat sebab sebagaian besar wilayah merupakan lahan pertanian yang harus tetap dipelihara.

Isu ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan tak bisa dipungkiri menjadi alasan munculnya wacana pemekaran daerah otonomi baru (DOB) yang bergulir sejak beberapa tahun lalu. Keinginan tersebut hendaknya disikapi secara bijak dan rasional agar bermanfaat bagi masyarakat, bukan malah mendatangkan permasalahan baru.

Kabupaten Bekasi menyimpan banyak potensi yang menarik minat pendatang mencari penghidupan. Terdapat kawasan industri yang dihuni ribuan perusahaan, sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian dan destinasi wisata. Sektor jasa dan perdagangan yang tumbuh seiring dibangunnya pusat-pusat peniagaan semestinya dapat menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran.

Problematika pembangunan di Kabupaten Bekasi dapat diatasi dengan meneladani semangat para pejuang yang rela berkorban untuk meraih kemerdekaan. Ruh kepahlawanan sebagai modal ikhtiar mewujudkan tekad swatantra wibawa mukti, yakni daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri, mempunyai pengaruh/kewibawaan, kejayaan serta kemakmuran bagi seluruh warganya.

Tujuan akhir dari semboyan tersebut adalah menciptakan Kabupaten Bekasi yang mampu memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Jika kita merujuk The World Happiness Report 2019 yang merupakan hasil penelitian dari Helliwell, J., Layard, R., dan Sachs, J. bersama United Nations Sustainable Development Solutions Network, maka kebahagiaan warga dipengaruhi oleh usia harapan hidup, pendapatan, dukungan sosial, hingga tingkat korupsi yang rendah.

Berdasar pada hasil studi itu, maka upaya pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembangunan harus selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat. Kabupaten Bekasi dengan potensi sumber daya yang melimpah berpeluang menjadi daerah yang maju dan terdepan di Indonesia. Sejumlah langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat diantaranya adalah;

Pertama, Membangun kekuatan ekonomi. Persoalan ekonomi yang paling dominan dihadapi oleh warga masyarakat di Kabupaten Bekasi. Kesulitan memperoleh penghasilan, minimnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya angka pengangguran berdampak pada bertambahnya keluarga miskin. Pemerintah Daerah harus mampu melakukan terobosan guna mendorong perekonomian masyarakat dengan menggandeng pihak swasta yang ada di wilayahnya. Kekuatan ekonomi akan meningkatkan kemandirian dan rasa percaya diri warga dalam menghadapi setiap permasalahan.

Sektor pertanian, industri, pariwisata, migas, perdagangan yang ada merupakan ladang emas yang harus dikelola secara proporsional dan profesional bagi kesejahteraan masyarakat. Dampak pandemi memang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan kita harus bekerja sama mencari solusi untuk meminimalisir gejolak sosial yang mungkin terjadi. Menciptakan program-program sosial yang merata dengan anggaran yang tersedia, membentuk sistem jaminan sosial, menyediakan layanan kesehatan gratis untuk semua warga. Dukungan tunjangan bagi pengangguran, ketersediaan pendidikan tinggi gratis, dan pelayanan administrasi kependudukan gratis bagi setiap bayi yang lahir di Kabupaten Bekasi.

Kedua, Menekan angka korupsi yang rendah. Secara keseluruhan tingkat korupsi di Indonesia memang masih memprihatinkan. Pemerintah Kabupaten Bekasi harus mempunyai komitmen yang kuat untuk mencegah praktik korupsi merebak ditengah masyarakat. Kepercayaan publik harus dibangun dengan kinerja pelayanan pemerintah daerah yang berpedoman pada prinsip-prinsip good and clean governance. Kasus suap, penggelapan, penipuan, dan penyalahgunaan jabatan harus dicegah sejak dini. Faktor inilah yang menjadi nilai tambah untuk menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai daerah percontohan yang mampu membahagiakan penduduknya.

Ketiga, Memprioritaskan kesejahteraan warga. Masyarakat Kabupaten Bekasi dikenal ramah dan akomodatif terhadap para pendatang. Kemampuan dan life skill warga Bekasi harus ditingkatkan agar dapat bersaing dengan warga pendatang dari berbagai daerah. Pemerintah Daerah dapat menyediakan pusat-pusat pelatihan bagi warga setempat maupun pendatang dan pelayanan informasi kebekasian yang mengedepankan kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu menerapkan konsep agar para pendatang dapat membantu daerah menyelesaikan krisis tenaga kerja akibat pandemi yang berkepanjangan.

Keempat, Menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Kebahagiaan dapat dirasakan apabila kita mendapatkan keamanan dan kenyamanan tinggal di Kabupaten Bekasi. Ketercukupan kebutuhan pokok seperti pangan, sandang dan papan serta dukungan sosial yang memadai. Keamanan mencakup kebebasan secara fisik dengan banyaknya jumlah ruang terbuka untuk dikunjungi, kebebasan secara sosial serta stabilitas politik yang terjaga. Relasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif akan menghasilkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Kerelaan untuk berkorban seperti yang diwariskan oleh para tokoh pejuang Bekasi mesti diteladani oleh seluruh pemimpin di semua tingkatan.

Sekedar mengingat kembali komitmen Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja saat dilantik pada 12 Juni 2019, yang bertekad membenahi pelayanan publik di Kabupaten Bekasi. Sejumlah program prioritas yang menjadi perhatiannya antara lain; sektor investasi dan pembangunan mal pelayanan publik untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. (sumber: Kompas.com)

Sektor infrastruktur dengan memastikan keberlangsungan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dari mulai jalan, jembatan, sampai dengan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Eka berjanji akan meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu dan terjangkau untuk masyarakat.

Sektor pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan melakukan pelayanan keliling ke seluruh desa/kelurahan dengan menggunakan mobil pelayanan keliling untuk memudahkan masyarakat. Selain itu yang tidak kalah penting di bidang ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk merancang aturan yang memuat tentang penyerapan tenaga lokal.

Program-program prioritas tersebut setidaknya menjadi peta jalan bagi upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Bekasi. Pertanyaannya adalah sejauhmana implementasi program tersebut dapat dilaksanakan?. Publik berhak menilai kinerja pemerintah daerah berdasarkan parameter program kerja yang sudah dicanangkan sebagai refleksi kemerdekaan.

Semoga tekad dan komitmen Bupati Eka dapat direalisasikan menjadi kado istimewa bagi seluruh warga dalam memperingati hari jadi Kabupaten Bekasi tahun ini. Untuk itu diperlukan sinergi kolaboratif yang baik dan terintegrasi antar seluruh pemangku kepentingan demi terwujudnya Kabupaten Bekasi yang mandiri, wibawa dan bahagia. Dirgahayu Kabupaten Bekasi ke-70. **